Bau Apa Nih?

Ada bau tidak enak di dapur. Bunda cari dimana sumber baunya sambil mengendus-endus (wedeww.. ^_^). Baunya berasal dari kulkas. Ow..ow..apakah gerangan yang bikin bau ini? Bunda buka kulkas dan mulailah kegiatan utama pagi ini membongkar isi kulkas, sekaligus membersihkannya, secara ini bukan pekerjaan sebentar. Ternyata sumber bau berasal dari freezer. Ada sayuran beku (kacang polong) busuk di dalamnya. Loh koq? padahal kulkas tidak mati. Pikiran pertama yang melintas jangan-jangan pendinginnya rusak mengingat kulkas ini juga sudah umuran. Pikiran selanjutnya waduh TDL khan barusan naik tanggal 1 kemarin dan harga barang-barang kebutuhan pokok dan bahan makanan juga ikut-ikutan naik.
Nah, para sahabat Bunda apa hubungannya kenaikan-kenaikan harga itu sama kulkas rusak? Jelas ada lho, Bunda jadi susah berhemat. Pertama, Bunda kalau belanja bahan makanan sering sekaligus untuk beberapa hari. Selain mengirit waktu yang bisa dipakai untuk pekerjaan lain, juga menekan ongkos pergi bolak-balik ke warung terlengkap yang cukup jauh atau pasar. Jadi bahan makanan tersebut dibersihkan terlebih dahulu sebelum disimpan di kulkas. Kebayangkan kalau kulkas rusak? Bunda harus tiap hari belanja buat masak hari itu saja. Kedua, kalau ada sisa makanan sayang dong dibuang. Khan lebih baik disimpan untuk makanan nanti karena waktu masaknya sudah mengorbankan waktu, tenaga dan bahan bakar gas. Menurut ilmu ekonomi, itu tidak ekonomis atau tidak menguntungkan karena pengorbanan yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh (nah..nah..maksa banget kelihatannya teorinya. Berapa sih Bund nilai matkul ekonominya?)
Ngomongin soal kenaikan TDL. Katanya sih untuk menutupi kekurangan subsidi listrik. Oh jadi listrik kita itu di-subsidi toh? Perasaan bayarnya dari dulu tetap aja mahal dan mulai Juli ini bakal tambah lagi biaya rekeningnya. Coba kita lihat alasannya para petinggi negara ini, dari hasil rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Darwin Saleh disetujui kenaikan yang tingkatnya bervariasi. Golongan Industri berdaya 1300-2200 VA naik 6%, golongan rumah tangga berdaya 1300-5500 VA naik 18%. Sementara golongan rumah tangga berdaya 450-900 VA tidak dinaikkan. Menurut mereka, biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik Rp 144,35 triliun. Tingkat pendapatan yang dibutuhkan PLN (BPP ditambah 8% margin usaha) Rp 155,90 triliun. Pendapatan penjualan tenaga listrik Rp 95,8 triliun. Dibutuhkan subsidi listrik sebesar Rp 60 triliun. Namun alokasi subsidi yang disetujui DPR dalam APBN-P 2010 hanya Rp 55,15 triliun. Ada selisih Rp 4,85 triliun yang harus ditutup oleh pelanggan golongan mampu melalui kenaikan TDL.
Soal hitung-hitungan ini Bunda terus terang tidak terlalu mengerti, bukan mengenai penjumlahan dan pengurangannya karena kalau mengenai itu anak SD juga bisa. Halahh..apa maksudnya sih Bund?
Ya iya lah sebagai bagian dari masyarakat yang juga ikut merasakan dampak kenaikan TDL ini, saya agak sedikit heran tentang penentuan nilai subsidi itu lho. Kenapa sih pemerintah kita ini tidak sekalian saja menyanggupi subsidi ysng Rp 60 triliun itu? Tentunya kenaikan TDL tidak harus terjadi. Atau sekalian dong digratiskan. Betapa menyebalkan sekali ketika mendengar komentar wakil dewan yang terhormat mengenai usulan ini. “Subsidi listrik akan membuat rakyat semakin malas!”, Ya Allah ungkapan ini mereka lontarkan di tengah menyeruaknya rencana pengucuran dana aspirasi bagi anggota dewan yang terhormat itu sebesar Rp 15 milyar per orang. Bayangkan per orang. Uang dari mana tuh ya?
Kenaikan TDL dipastikan menimbulkan efek domino, mulai dari kenaikan harga-harga barang kebutuhan dan barang produk akhir yang dirasakan semua orang karena naiknya ongkos produksi. Bagi masyarakat menengah ke bawah dan yang berpendapatan minim, kenaikan harga barang tentu sangat memberatkan. Untuk kalangan industri, menaikkan harga jual produk demi menutup kenaikan ongkos produksi hampir tidak mungkin karena daya saing produk akan kalah bersaing dengan produk lain terutama barang impor. Sehingga langkah yang paling masuk akal adalah efisiensi biaya melalui pengurangan produksi atau pemangkasan biaya lain termasuk di dalamnya adalah PHK.
Kebijakan kenaikan TDL sebenarnya tidak akan menguntungkan negara apalagi rakyat banyak karena yang muncul adalah turunnya daya saing bagi industri terutama UKM. Padahal daya saing diperlukan untuk bisa bertahan terhadap gempuran produk impor akibat diberlakukannya AFTA, CAFTA dan perjanjian free trade lainnya. Jika industri tidak mampu bertahan, itu artinya akan terjadi pengangguran besar-besaran dan memungkinkan pula terjadi krisis multidimensi. Beban negara semakin bertambah besar. Siapa yang diuntungkan dalam hal ini? Hanya segelintir orang saja.
Hal ini merupakan ciri dari penerapan ideologi kapitalisme mengenai pengelolaan sumber daya alam. Nah sudah ketahuan khan bau apa di balik kenaikan TDL ini? Belum jelas? Ayo mari kita endus-endus lagi supaya bisa kita bersihkan seperti kulkasnya Bunda itu.
Pada 8 Maret 2010 lalu, sebelum SMI hengkang ke amrik dan masih menjabat menteri keuangan,mengatakan bahwa tarif listrik akan naik rata-rata 15%. Alasannya karena pemerintah ingin menaikkan marjin keuntungan PT PLN (persero) dari 5% menjadi 8% (Tempointeraktif.com, 9/3/2010). Loh koq kaya pedagang aja ya? PLN juga menjamin mulai 1 Juli tidak akan ada lagi pemadaman listrik bergilir, tetapi itu artinya PLN mesti menambah pasokan BBM yang berdampak pada bertambahnya pengeluaran PLN untuk biaya produksi energi listrik. Kenapa sih PLN gak pake bahan bakar gas yang lebih irit dan mampu menghemat pengeluaran hingga triliunan? Jika itu dilakukan PLN dari dulu, tentu PLN bisa membangun jaringan baru atau pembangkit baru yang lebih merata dan meniadakan pemadaman listrik bergilir. Apalagi Indonesia punya cadangan gas yang sangat besar. Apa pasal? Gas produksi dalam negeri lebih banyak diekspor dengan kontrak jangka panjang karena Dewan yang terhormat itu telah membuat UU no 22 tahun 2001 tentang migas yang mengamanatkan Domestic Market Obligation (DMO) berupa kewajiban suplai gas untuk kebutuhan dalam negeri hanya 25%. Akibatnya gas Tangguh dialirkan ke Cina dengan harga jual yang amat murah. Blok B Natuna dikontrak untuk mensuplai Singapura selama cadangannya masih ada, Yang kontroversial blok Cepu, Blora akhirnya diserahkan kepada Exxon Mobil meski Pertamina mengklaim mereka mampu mengelola secara mandiri. Tentu ini ironis bukan? Gas milik kita yang sangat kita butuhkan malah dijual ke luar negeri, bahkan dengan harga yang murah. Parahnya lagi pengusahaan gas itu diserahkan pada kontraktor yang hampir semuanya asing. Sementara kita kesulitan memperolehnya termasuk PLN dan mesti mengimpor BBM dengan harga mahal pula. Nah ketahuan khan kalau sumber baunya itu berasal dari UU yang dibuat para anggota Dewan yang terhormat itu. Baunya semakin kuat karena ulah jaringan “mafia” di trading “energi” yang banyak memainkan produk UU demi kepentingan bisnisnya. Ditambah lagi kulkasnya rusak!! Ya, Demokrasi dan kapitalisme yang ditanamkan di negeri yang kaya sumber daya alam ini telah menyengsarakan rakyat banyak dengan pemiskinan. Berlindung di balik UU yang mengatasnamakan kedaulatan dan kekuasaan rakyat, para penjahat dan kaki tangannya merampok harta rakyat. Kulkas rusak ini juga telah menghambat ‘tangan dingin’ penguasa untuk turut campur dalam masalah pengadaan kebutuhan rakyat. Ya, doktrin ideologi kapitalisme telah membatasi campur tangan negara terutama untuk masalah ekonomi seminimal mungkin. Akhirnya negara tak lebih seperti penjual dan rakyat adalah konsumen yang terjebak dalam filosopi kapitalis, siapa yang kuat dialah yang menang (bertahan). Begitu pula dalam pengelolaan SDA ini, kapitalisme menyebabkan pengelolaannya bertumpu pada swasta dan profit oriented.
Tentunya menghilangkan bau kapitalisme ini adalah dengan membersihkan dan membuang sumber baunya keluar dari kulkas selama-lamanya. Mengisi ruangnya dengan aturan-aturan Islam yang menggariskan pemerintah (negara) berkewajiban memelihara urusan dan kemaslahatan rakyat. Tidak ada istilah untung atau rugi dalam memberikan pelayanan kepada rakyat. Islam menetapkan bahwa kekayaan alam seperti gas, minyak, barang tambang, dan padang rumput/tanah yang luas sebagai milik seluruh rakyat yang tidak boleh dikuasai segelintir individu atau swasta apalagi asing. Negara diwajibkan untuk mengelola bukan memiliki yang seluruh hasilnya dikembalikan kepada rakyat, diantaranya dalam bentuk berbagai pelayanan termasuk penyediaan tenaga listrik. Sabda Nabi saw : “Kaum muslim bersekutu dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api” (HR Abu Dawud, Ahmad dan al Baihaqi). Kata api disini bermakna sumber energi termasuk gas, minyak dan listrik. Maka listrik adalah milik umum dan merupakan kepentingan umum yang tidak boleh dikuasai oleh swasta ataupun negara yang bertindak bak pemilik yang menjual barang pribadinya. Negara dapat mengupayakan listrik murah bagi rakyat atau sebatas mengganti biaya pengelolaan yang telah dikeluarkan. Dengan begitu negara dapat mencegah terjadinya pengangguran besar-besaran karena industri dapat berkembang dan berdaya saing tinggi di samping harga-harga kebutuhan pun menjadi murah dan terjangkau bagi rakyat. Pengelolaan seperti ini hanya dapat dilaksanakan jika kita mengambil dan menerapkan ideologi dan sistem Islam berupa penegakkan syariahnya dalam sistem khilafah. Sungguh hal ini tidak boleh ditunda lagi.
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan rasulNya apabila Rasul menyeru kalian menuju sesuatu yang memberi kalian kehidupan” (QS al Anfal [8] : 24).

*Bunda juga selesai bersihin kulkasnya dan ternyata eh ternyata…ada yang ngutak-ngatik thermostat-nya ke angka nol..hahh kerjaan para krucil nih kayaknya. Alhamdulillah kulkasnya tidak rusak*